Kerja Rodi di Era Kolonial: Bentuk Penindasan dan Penderitaan Rakyat Indonesia

Kerja rodi atau kerja paksa merupakan salah satu bentuk penindasan paling brutal yang diterapkan selama era kolonial di Indonesia. Sistem ini tidak hanya mengeksploitasi tenaga kerja rakyat secara massal, tetapi juga menjadi instrumen utama dalam mempertahankan hegemoni ekonomi dan politik penjajah. Dari awal pendudukan kolonial hingga menjelang kemerdekaan, kerja rodi mengalami berbagai transformasi bentuk, namun esensi penindasannya tetap sama: pengorbanan rakyat untuk kepentingan penguasa asing.

Praktik kerja paksa sebenarnya telah ada sejak masa awal kolonialisasi, namun mencapai puncaknya selama penerapan Cultuurstelsel atau Sistem Tanam Paksa (1830-1870). Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch memperkenalkan sistem ini sebagai solusi atas kebangkrutan keuangan pemerintah kolonial setelah Perang Diponegoro. Cultuurstelsel mewajibkan petani menyisihkan sebagian lahannya (biasanya seperlima) untuk menanam tanaman ekspor seperti kopi, tebu, dan nila yang laku di pasar Eropa. Hasil panen wajib diserahkan kepada pemerintah dengan harga yang sangat rendah, sementara kegagalan panen tetap menjadi tanggung jawab petani.

Implementasi Cultuurstelsel tidak terlepas dari sistem kerja rodi yang memaksa rakyat bekerja di perkebunan-perkebunan pemerintah tanpa upah yang layak. Petani yang seharusnya menggarap sawah untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga justru diharuskan bekerja ekstra keras untuk tanaman ekspor. Banyak di antara mereka yang bekerja dari pagi hingga malam dengan kondisi yang menyedihkan, seringkali tanpa makanan yang cukup dan di bawah ancaman hukuman fisik. Sistem ini menghasilkan keuntungan besar bagi pemerintah kolonial—dalam beberapa tahun, Hindia Belanda menjadi penyumbang utama kas kerajaan Belanda—namun mengakibatkan kelaparan dan kemiskinan massal di berbagai daerah, seperti yang terjadi di Cirebon dan Grobogan.

Paralel dengan Cultuurstelsel, pemerintah kolonial juga menerapkan sistem Landrente atau Sistem Sewa Tanah yang pertama kali diperkenalkan oleh Thomas Stamford Raffles selama pendudukan Inggris (1811-1816). Sistem ini mewajibkan petani membayar pajak tanah kepada pemerintah berupa uang tunai, yang memaksa mereka menjual hasil pertaniannya ke pasar. Dalam praktiknya, Landrente justru memberatkan petani karena harga hasil pertanian seringkali tidak sebanding dengan besaran pajak yang harus dibayar. Banyak petani terpaksa meminjam uang dengan bunga tinggi kepada rentenir, yang akhirnya menjerat mereka dalam lingkaran utang yang tak berujung.

Monopoli perdagangan menjadi tulang punggung ekonomi kolonial sejak era VOC hingga pemerintah Hindia Belanda. Perusahaan-perusahaan Eropa mengontrol seluruh rantai perdagangan komoditas ekspor, dari produksi hingga distribusi, sementara pedagang pribumi dilarang terlibat dalam perdagangan internasional. Monopoli ini diperkuat dengan kebijakan-kebijakan yang membatasi pergerakan ekonomi rakyat, seperti verplichte leverantie (penyerahan wajib) dan contingenten (pajak hasil bumi). Kombinasi antara monopoli perdagangan, kerja rodi, dan sistem pajak yang berat menciptakan struktur eksploitasi berlapis yang menyengsarakan rakyat Indonesia selama berabad-abad.

Narasi "350 tahun penjajahan" yang sering didengungkan dalam wacana sejarah Indonesia sebenarnya perlu dikaji secara kritis. Periode kolonialisasi tidak berlangsung secara homogen di seluruh Nusantara—beberapa daerah seperti Aceh dan Bali baru ditaklukkan pada akhir abad ke-19, sementara Maluku telah mengalami kontak dengan Portugis sejak abad ke-16. Namun, narasi ini memiliki nilai politis yang penting dalam membangun kesadaran nasional tentang penderitaan kolektif akibat penindasan kolonial. Penderitaan akibat kerja rodi dan sistem eksploitatif lainnya menjadi memori bersama yang mempersatukan berbagai kelompok etnis dalam perjuangan melawan penjajah.

Kebangkitan pergerakan nasional pada awal abad ke-20 tidak dapat dipisahkan dari reaksi terhadap praktik-praktik penindasan kolonial seperti kerja rodi. Organisasi-organisasi seperti Budi Utomo (1908), Sarekat Islam (1911), dan Indische Partij (1912) mulai menyuarakan kritik terhadap ketidakadilan sistem kolonial. Meskipun pemerintah kolonial melakukan liberalisasi ekonomi dengan menghapus Cultuurstelsel pada 1870 melalui UU Agraria, praktik kerja paksa tetap berlanjut dalam bentuk lain, seperti heerendiensten (kerja wajib untuk pemerintah) dan particuliere landerijen (kerja di perkebunan swasta). Para tokoh pergerakan nasional menggunakan pengalaman pahit kerja rodi sebagai bahan agitasi untuk membangkitkan semangat anti-kolonial di kalangan rakyat.

Perang Pasifik (1941-1945) membawa babak baru dalam sejarah kerja paksa di Indonesia. Pendudukan Jepang (1942-1945) menerapkan sistem romusha yang bahkan lebih brutal daripada kerja rodi era Belanda. Ratusan ribu pemuda Indonesia dikerahkan secara paksa untuk bekerja dalam proyek-proyek militer Jepang, seperti pembuatan jalur kereta api di Sumatra (proyek Pekanbaru-Muaro) dan pertahanan di berbagai pulau. Banyak romusha yang tewas karena kelaparan, penyakit, dan perlakuan kejam. Ironisnya, penderitaan selama pendudukan Jepang justru mempercepat proses menuju proklamasi kemerdekaan, karena kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik menciptakan vacuum of power yang dimanfaatkan oleh para pejuang kemerdekaan.

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 menjadi titik balik sejarah yang mengakhiri berbagai bentuk penindasan kolonial, termasuk kerja rodi. Dalam pembukaan UUD 1945, dengan tegas dinyatakan bahwa "penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan." Semangat ini merupakan respons langsung terhadap penderitaan panjang rakyat Indonesia selama berabad-abad, termasuk yang dialami akibat sistem kerja paksa. Kemerdekaan tidak hanya berarti bebas dari pendudukan asing, tetapi juga pembebasan dari segala bentuk eksploitasi dan penindasan yang melembaga.

Warisan kerja rodi masih dapat dirasakan dalam memori kolektif bangsa Indonesia hingga hari ini. Banyak tradisi lisan, cerita rakyat, dan karya sastra yang mengisahkan penderitaan akibat kerja paksa, seperti dalam novel "Salah Asuhan" karya Abdoel Moeis atau "Bumi Manusia" karya Pramoedya Ananta Toer. Peninggalan fisik seperti jalur kereta api dan benteng-benteng kolonial juga menjadi saksi bisu penderitaan rakyat yang dipaksa bekerja tanpa imbalan yang layak. Memahami sejarah kerja rodi penting bukan hanya untuk mengingat penderitaan masa lalu, tetapi juga untuk membangun kesadaran tentang pentingnya menghargai hak-hak pekerja dan menolak segala bentuk eksploitasi manusia atas manusia.

Dalam konteks kekinian, semangat melawan penindasan yang diwujudkan melalui perjuangan menghapus kerja rodi dapat menjadi inspirasi untuk mengatasi berbagai bentuk ketidakadilan sosial-ekonomi. Sejarah mengajarkan bahwa sistem yang mengeksploitasi rakyat demi keuntungan segelintir orang pada akhirnya akan tumbang oleh perlawanan rakyat itu sendiri. Seperti halnya para pejuang kemerdekaan yang berhasil mengakhiri era kolonial dan segala praktik kejamnya termasuk kerja rodi, generasi sekarang pun memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan perjuangan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan manusiawi.